Saturday, May 18

Tag: Masyarakat

Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji ke-13 Tepat Waktu
Nasional

Tingkatkan Daya Beli Masyarakat, Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji ke-13 Tepat Waktu

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. "Untuk memperkuat daya beli masyarakat, selain memang bantuan yang ada Program Keluarga Harapan (PKH) [dan] Kartu Pra Kerja terus jalan, tapi juga ada tambahan lain yaitu pemberian THR dan gaji ke-13," katanya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (18/3/2024). Mendagri menegaskan bahwa regulasi mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (P...
Atasi Kemiskinan Ekstrem, Kepala BSKDN Dukung Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat
Nasional

Atasi Kemiskinan Ekstrem, Kepala BSKDN Dukung Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat

Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendukung pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan guna mengatasi kemiskinan ekstrem. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi dengan tema "Mendorong Pemerintah Daerah dalam Inovasi Pengembangan Urban Living yang Toleran terhadap Keberlanjutan Lingkungan Hidup, Kesehatan, Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan Masyarakat". Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Tender Indonesia dan berlangsung diPameran ARCH.ID ICE BSD, Stage POD 1 pada Jumat, 23 Februari 2024. "Banyak sekali kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Kita mendorong rumah layak huni ini menjadi salah satu aset yang m...
Perkuat Daya Beli Masyarakat, Mendagri Minta Pemda Maluku Realisasikan APBD sejak Awal Tahun
Nasional

Perkuat Daya Beli Masyarakat, Mendagri Minta Pemda Maluku Realisasikan APBD sejak Awal Tahun

Ambon – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) se-Provinsi Maluku dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 sejak awal tahun. Langkah ini dibutuhkan untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli kian menguat. Selain itu, belanja pemerintah merupakan unsur penting untuk mendukung sektor swasta. “Daya beli masyarakat meningkat akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga adalah angka terpenting untuk menyusun angka pertumbuhan ekonomi, sebagai indikator ekonomi bergerak atau tidak,” ujar Mendagri usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (11/1/2024). Lebih lanjut, Mendagri mengaku mend...
TINGKATKAN LAYANAN KE MASYARAKAT, PLH.DIRJEN BINA ADWIL TEKANKAN PENTINGNYA REDKAR DI KOTA BANDUNG
Nasional

TINGKATKAN LAYANAN KE MASYARAKAT, PLH.DIRJEN BINA ADWIL TEKANKAN PENTINGNYA REDKAR DI KOTA BANDUNG

Bandung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) berusaha agar dapat mengoptimalkan REDKAR demi meningkatkan layanan ke masyarakat, dengan mengukuhkan 1.500 orang REDKAR di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Acara pengukuhan tersebut dihadiri langsung oleh Plh. Dirjen Bina Adwil yakni Dr. Amran, perwakilan pejabat Dit MPBK, Sekda Kota Bandung beserta Forkopimda, serta Kepala OPD lingkup Kota Bandung. Kota Bandung juga diberikan penghargaan sebagai daerah pelopor pembentukan REDKAR di Provinsi Jawa Barat. Sekda Kota Bandung dalam sambutannya menekankan kehadiran REDKAR adalah sebuah pesan kesiapsiagaan. “Saya berharap pengukuhan REDKAR ini merupakan pesan kuat bahwa Pemerintah Kota Bandung siap d...
Wakili Mendagri Tutup Munaslub Apeksi, Sekjen Kemendagri Ingatkan Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Urban
Nasional

Wakili Mendagri Tutup Munaslub Apeksi, Sekjen Kemendagri Ingatkan Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat Urban

Bogor – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menutup Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dalam kesempatan itu, Suhajar turut mengukuhkan Ketua Apeksi masa bakti 2023-2025. Sebelumnya, kegiatan yang berlangsung di Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya, Suhajar mengingatkan pemerintah kota (pemkot) agar mampu mengantisipasi laju urbanisasi yang terus meningkat. Pasalnya, pada 2045-2050 diperkirakan 70 persen masyarakat akan tinggal di wilayah perkotaan. Pemkot perlu melakukan berbagai upaya strategis memberdayakan masyarakat yang berpindah ke kota....
Setara Institute : Persatuan Masyarakat Sipil Penting Untuk Cegah Kecurangan Pemilu
Jawa Timur

Setara Institute : Persatuan Masyarakat Sipil Penting Untuk Cegah Kecurangan Pemilu

Jakarta - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Ismail Hasani menegaskan pentingnya persatuan seluruh kelompok masyarakat sipil atau civil society dalam mengawal Pemilu agar tetap berjalan bersih dan terhindar dari kecurangan. Ismail mengungkapkan, persatuan masyarakat sipil itu bisa berwujud rembug atau kongres, yang menghimpun ide dan kekuatan bersama guna mencegah kecurangan pemilu. "Persatuan ini penting, dan kita harus wujudkan ini di lapangan, bukan sekadar di medsos atau media massa. Sebab yang kita hadapi ini potensi ketidaknetralan aparat negara dalam Pemilu," ungkap Ismail kepada media, Jumat (24/11/2023). Ismail mengungkapkan, berbagai indikasi ketidaknetralan itu terpampang di depan mata. Seperti pelibatan perangkat desa, hingga dugaan ketidaknetralan oknum Polri...
Mendagri Tekankan Dana Otsus Papua Harus Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat
Nasional

Mendagri Tekankan Dana Otsus Papua Harus Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

Sorong – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan dana otonomi khusus (otsus) Papua harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dana tersebut diberikan sebagai salah bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di wilayah Papua. Dana ini agar digunakan untuk mendukung keberpihakan terhadap orang asli Papua. “Kemudian berharap banyak betul agar anggaran-anggaran tersebut dapat dikelola dengan efektif dan efisien, jangan sampai bocor, tapi betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Mendagri pada acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Otsus Papua di Lapangan Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (22/11/2023). Dia menjelaskan, anggaran yang diberikan kepada daerah di Papua cukup besar dibanding daerah lainnya. Karen...
Ketum TP PKK Motivasi Kader Se-Kaltim Jalankan Program yang Menyentuh Masyarakat
Nasional

Ketum TP PKK Motivasi Kader Se-Kaltim Jalankan Program yang Menyentuh Masyarakat

Balikpapan - Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian terus memberikan motivasi dan semangat kepada kader PKK se-Kalimantan Timur (Kaltim) agar terus menjalankan program kesejahteraan yang menyentuh masyarakat luas. Dia menegaskan, PKK adalah organisasi besar yang tidak hanya memiliki kepentingan internal, tetapi bisa langsung masuk menyentuh masyarakat melalui dasawisma. “Setiap pengurus PKK itu bisa langsung mengobrol atau memantau kehidupan masyarakat sampai ke meja makan yang ada di rumah. Tidak ada organisasi wanita selain PKK yang bisa melakukan itu. Oleh karenanya, mari kita terus bersinergi dengan pemerintah, giat menjalankan program kesejahteraan masyarakat untuk ikut serta dalam membangun daerah,” kata...
Sekda Papua Pegunungan: Setiap Masyarakat Yang Sakit Harus Terlayani
Nasional

Sekda Papua Pegunungan: Setiap Masyarakat Yang Sakit Harus Terlayani

Wamena - Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pemerataan derajat Kesehatan, bagi masyarakat Papua tanpa terkecuali. Sekda Provinsi Papua Pegunungan Sumule Tumbo mengatakan, setiap masyarakat Papua yang sakit harus terlayani. “Kami (Pemprov Papua Pegunungan, red) mendapatkan UHC Award dari Wakil Presiden karena berhasil menerapkan Universal Health Coverage (UHC). Yang artinya, setiap masyarakat Papua di wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang sakit, harus dilayani,” ungkap Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo saat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI bersama Mitra di Wamena, Rabu (3/10/2023). Menurut Sekda Sumule, Pemprov bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berupaya, agar seluruh masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bahkan, masy...
Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, 22 Pemda Teken Komitmen dengan BSDKN Kemendagri Terapkan Puja Indah
Nasional

Tingkatkan Pelayanan kepada Masyarakat, 22 Pemda Teken Komitmen dengan BSDKN Kemendagri Terapkan Puja Indah

Jakarta – Sebanyak 22 pemerintah daerah (Pemda) meliputi kabupaten dan kota menegaskan komitmennya dalam menerapkan aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah). Langkah itu diwujudkan melalui penandatanganan komitmen 22 kepala daerah dengan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSDKN) Yusharto Huntoyungo di Hotel Orchardz Industri Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2023. Adapun daerah itu yakni Kota Bima, Kendari, Palopo, Sungai Penuh, dan Lhokseumawe. Selain itu daerah lainnya yaitu Kabupaten Lebong, Buton Tengah, Kolaka Timur, Konawe Utara, Belitung, Magetan, Maluku Barat Daya, Buton Utara, Berau, Belitung Timur, Kepulauan Selayar, Mamuju Tengah, Merauke, Tenggamus, Sambas, Bengkulu Tengah, dan Gowa. Dalam sambutannya, Yusharto menjelaskan, penerapan aplikasi Puj...