Saturday, May 4

Politik Pemerintahan

BSKDN Kemendagri Apresiasi 9 Provinsi Nominator Innovative Government Award 2023
Politik Pemerintahan

BSKDN Kemendagri Apresiasi 9 Provinsi Nominator Innovative Government Award 2023

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi 9 provinsi yang menjadi nominator penerima Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023. Provinsi tersebut meliputi Provinsi Bali, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat mengawal jalannya presentasi kepala daerah pada hari pertama, Senin, 25 September 2023. Presentasi kepala daerah merupakan salah satu tahapan dari serangkaian penilaian IGA 2023. "Hari pertama untuk pelaksanaan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya ...
Irjen Kemendagri Atensi 10 Provinsi dengan Tingkat Inflasi Tertinggi, Minta Segera Lakukan Langkah Pengendalian
Politik Pemerintahan

Irjen Kemendagri Atensi 10 Provinsi dengan Tingkat Inflasi Tertinggi, Minta Segera Lakukan Langkah Pengendalian

Jakarta - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta 10 provinsi yang tingkat inflasinya tinggi untuk segera melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, tingkat inflasi yang tinggi dapat merusak struktur ekonomi dan dapat menimbulkan ketidakstabilan harga pangan di pasar. Hal ini disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (18/9/2023). "Khusus kepada rekan kepala daerah yang 10 daerah tertinggi tolong untuk melaksanakan upaya-upaya yang lebih maksimal lagi," katanya. Adapun kesepuluh provinsi yang dimaksud yaitu Papua Barat, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kaliman...
Teknologi Banyak Berubah, Mendagri Dorong Pemda Ikuti Perkembangan Terbaru
Politik Pemerintahan

Teknologi Banyak Berubah, Mendagri Dorong Pemda Ikuti Perkembangan Terbaru

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengikuti perkembangan teknologi terbaru seiring dengan perubahan Teknologi Informasi (TI) yang begitu cepat. Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka acara Integrated Technology Event (ITE) 2023 di JIExpo Kemayoran Jakarta, Rabu (30/8/2023). Kegiatan yang menghadirkan sebanyak 517 vendor dari dalam negeri maupun luar negeri tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam berbagai urusan berbasis teknologi digital. Selain itu juga untuk pengembangan smart city berbasis lingkungan yang tengah diprogramkan oleh pemerintah. “Hari ini kita menghadiri Integrated Event of Exhibition. Ada namanya Indo Water, Indo Security, Smart City, Indo Renergy, ta...
Politik Pemerintahan

Kemendagri Apresiasi Provinsi Papua Barat Daya yang Cepat Tanggap Laksanakan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera

Sorong - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang cepat tanggap melaksanakan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar, Selasa (1/8/2023). “Papua Barat Daya ini kan provinsi yang paling muda ini, baru, baru sekali ini. Saya kan bagian dari proses pembentukan provinsi ini, sebagai Dirjen yang membantu Pak Mendagri mengawal daerah ini, ini benar-daerah daerah baru, tetapi pemerintah daerahnya sigap banget, cepat mendukung gerakan ini,” katanya di Stadion Wombik Kilometer 16 Kota Sorong. Bahtiar menegaskan, gerakan pembagian 10 juta bendera merupakan modal besar bagi masyarakat, Pemerintah Pro...
Dukung Pengelolaan Zakat, Sekjen Kemendagri Dorong Daerah Pahami Kelembagaan Baznas
Politik Pemerintahan

Dukung Pengelolaan Zakat, Sekjen Kemendagri Dorong Daerah Pahami Kelembagaan Baznas

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) mendukung keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di daerah. Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro pada Pertemuan Pelaksanaan Rapat Pleno Pimpinan Baznas RI dalam Rangka Penguatan dan Dukungan Kepala Daerah dan APBD terhadap Pengelolaan Zakat Daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (25/7/2023). Suhajar mengatakan, sejumlah daerah dinilai belum memahami kelembagaan Baznas. Kondisi ini ditandai dengan masih kurangnya dukungan daerah terhadap Baznas misalnya dalam pengalokasian anggaran. Karena itu, Kemendagri bersama Baznas bakal menggelar rapat koordinasi (Rakor) khusus bersama kepala daerah...
Pastikan Otonomi Daerah Berjalan Sesuai Aturan, Sekjen Kemendagri Tekankan Pentingnya P2UPD Pahami Kewenangan Pemda
Politik Pemerintahan

Pastikan Otonomi Daerah Berjalan Sesuai Aturan, Sekjen Kemendagri Tekankan Pentingnya P2UPD Pahami Kewenangan Pemda

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan pentingnya Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) memahami kewenangan pemerintah daerah (Pemda). Pemahaman tersebut untuk mendukung kerja-kerja P2UPD dalam mengawasi jalannya urusan pemerintahan di daerah. Hal itu disampaikan Suhajar saat memberi sambutan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan II. Kegiatan tersebut digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri di Hotel Arcadia Mangga Dua Jakarta, Senin (17/7/2023). "Tolong baca lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, supaya paham yang menjadi kewenangan kabupaten/kota apa, yang menjadi kewenangan provinsi apa, jadi...
Kemendagri dan BNPP Kembali Peroleh Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dari BPK
Politik Pemerintahan

Kemendagri dan BNPP Kembali Peroleh Opini WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dari BPK

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD). Penandatanganan berita acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2022 dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), dan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (14/7/2023). Penyerahan LHP turut disaksikan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendagri dan BNPP. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M...
Balai Besar Pemdes di Malang Lakukan Penyesuaian Materi Pelatihan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
Politik Pemerintahan

Balai Besar Pemdes di Malang Lakukan Penyesuaian Materi Pelatihan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Malang - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri melalui Balai Besar Pemdes di Malang melaksanakan penyesuaian materi pelatihan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, Selasa (16/5/2023), di Hotel Horizon, Kota Batu, Jawa Timur. "Secara umum acara ini bertujuan untuk menyesuaikan materi pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan regulasi dan kebijakan pemerintah terkini untuk melengkapi materi pembelajaran yang sudah ada," ujar Kepala Balai Besar Pemdes Malang Mohammad Zain Afif. Afif mengatakan penyesuaian pelatihan ini dihadiri 21 peserta yang seluruhnya berasal dari Balai Besar Pemdes di Malang guna melakukan diskusi kelompok mengenai materi-materi terkait. Afif berharap melalui pelatihan ini mendapatk...
Jadi Keynote Speech Rakorda Kelitbangan, Kepala BSKDN: Terapkan Inovasi dalam Program Prioritas Daerah
Politik Pemerintahan

Jadi Keynote Speech Rakorda Kelitbangan, Kepala BSKDN: Terapkan Inovasi dalam Program Prioritas Daerah

Jakarta - Program prioritas daerah merupakan agenda pembangunan daerah yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, daerah kerap dihadapkan dengan masalah keterbatasan dana. Untuk itu, daerah perlu menerapkan inovasi dalam setiap program priortiasnya. Tidak terkecuali bagi Provinsi Kalimantan Timur yang perlu terus meningkatkan inovasi dalam setiap program prioritas yang telah ditetapkan. Pesan itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo secara virtual saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan tema "...
Dukung Peningkatan Sistem Informasi, BSKDN Kemendagri Akan Optimalkan Gedung Bersejarah sebagai Command Center
Politik Pemerintahan

Dukung Peningkatan Sistem Informasi, BSKDN Kemendagri Akan Optimalkan Gedung Bersejarah sebagai Command Center

Jakarta - Guna mendukung tugas dan fungsi (tusi) Badan Strategi Kebijakan Dalam negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya meningkatkan sistem informasi salah satunya dengan mengoptimalkan gedung bersejarah yang dimilikinya sebagai command center. Adapun command center tersebut merupakan media sharing informasi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang membutuhkan. Tidak hanya itu, command center juga akan difungsikan sebagai ruang kolaborasi bagi daerah untuk meningkatkan inovasi hingga memperbaiki tata kelola pemerintahannya. Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memimpin Rapat Pembahasan Pemanfaatan Gedung Bersejarah sebagai Command Center di Gedung Sadewa BSKDN pada Senin, 15 Mei 2023. Lebih lanjut Yusharto mengatakan pasca perubaha...