Hukum - Jatim Institute

Beri Kepastian Hukum, Pemerintah Berharap Pembahasan RUU DKJ Dapat Segera Diselesaikan

14Mar

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Beri Kepastian Hukum, Pemerintah Berharap Pembahasan RUU DKJ Dapat Segera Diselesaikan

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dapat segera diselesaikan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan keberadaan Ibu Kota Jakarta sehingga statusnya jelas. “Kita harus konsisten dengan amanat dalam UU IKN (Ibu Kota Negara), UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 41 ayat 2, yang mengamanatkan bahwa revisi UU Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah UU IKN diundangkan,” ujarnya pada Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan agenda Pembahasan RUU tentang Provinsi DKJ di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, UU IKN tersebut d...

Plh. Ditjen Bina Adwil Pimpin Rapat Bimtek Pelaksanaan Tugas dan wewenang GWPP Unit Kerja Hukum dan Organisasi

10Mar

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Plh. Ditjen Bina Adwil Pimpin Rapat Bimtek Pelaksanaan Tugas dan wewenang GWPP Unit Kerja Hukum dan Organisasi

Jakarta - Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-526 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024, Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan melaksanakan Rapat Bimbingan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan pada hari Minggu s.d Selasa tanggal 6 s.d 8 Maret 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. “Selamat bergabung kepada Biro Organisasi dalam perangkat Gubernur melalui pelaksanaan tugas pembinaan dan pengendalian perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Dengan bergabungnya Biro Organisasi, maka diharapkan semakin kuatnya unit kerja bidang huk...

Restorative Justice dalam Lapangan Hukum Nasional Indonesia Serta Peranan Mahasiswa dalam Penerapan Sistem

3Mar

By ferdio irfanNo Comments

Jawa Timur

Restorative Justice dalam Lapangan Hukum Nasional Indonesia Serta Peranan Mahasiswa dalam Penerapan Sistem

Surabaya - Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kamis, 29 Februari 2024). Kunjungan Mahasiswa Unesa tersebut untuk berdiskusi terkait Restorative Justice dalam lapangan Hukum Nasional Indonesia serta peran mahasiswa dalam menjaga fungsi restorative justice agar tetap dalam jalur yang semestinya. Kasi T.P. (Oharda Wahyu Hidayatullah, S.H., M.H.) menjelaskan saat ini hukum nasional Indonesia tidak hanya memberikan sanksi yang menyengsarakan semata bagi pelaku tindak pidana,Saat ini kejaksaan memiliki penanganan atau upaya yang berasal dari nilai-nilai Masyarakat, upaya tersebut adalah Restorative Justice. Semangat Restorative Justice ini mengacu pada Peraturan Kejaksaan Agung No.15 tahun 2020 tentang penghentian penu...

Sekjen Kemendagri Dorong Aparatur Hukum Daerah Tingkatkan Kapasitas Agar Semakin Profesional

13Sep

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Sekjen Kemendagri Dorong Aparatur Hukum Daerah Tingkatkan Kapasitas Agar Semakin Profesional

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong aparatur bidang hukum di daerah agar meningkatkan kapasitas masing-masing. Menurutnya upaya tersebut penting guna memacu aparatur agar semakin profesional. Suhajar menilai, kiprah aparatur hukum sangat diperlukan oleh daerah, sebab mereka dapat berperan sebagai pengacara kepala daerah, khususnya dalam konteks memberikan masukan di bidang hukum. “Ini sangat penting. Karena hari ini persoalan di lapangan bukan bertambah simple penyelesaiannya, tetapi tambah membutuhkan kolaborasi karena harus diselesaikan secara komprehensif,” ujar Suhajar dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/9/2023)...

Perkuat Kompetensi Aparatur Hukum Daerah, Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum 2023

12Sep

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Perkuat Kompetensi Aparatur Hukum Daerah, Kemendagri Gelar Rakornas Bidang Hukum 2023

Jakarta - Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/9/2023). Kegiatan itu digelar untuk memperkuat kompetensi, mengembangkan wawasan, serta meningkatkan pola pikir dan cara bertindak aparatur yang menangani bidang hukum di daerah. Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri R. Gani Muhamad memaparkan, saat ini dimensi hukum semakin berkembang. Hal ini seiring tuntutan reformasi dan transformasi di bidang hukum yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kritis masyarakat terhadap pejabat negara. Berbagai pemikiran tersebut pada akhirnya berdampak kepada kebijakan dan pelaksanaan sistem kenegaraan. Oleh karena itu, pih...

Jamin Kepastian Hukum Pelaksanaan Pemilu, Pemerintah Terbitkan Perppu Pemilu

13Dec

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Jamin Kepastian Hukum Pelaksanaan Pemilu, Pemerintah Terbitkan Perppu Pemilu

Jakarta - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Perppu tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2022, dan diundangkan pada hari yang sama. "Perppu tersebut dibutuhkan bagi penyelenggara Pemilu sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu di ibu kota negara (IKN) dan di empat daerah otonomi baru (DOB)," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar di Jakarta, Selasa (13/12/2022). Adapun keempat DOB itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Bahtiar menambahka...

Bangun Sinergisitas dan Integrasi Produk Hukum Daerah, Kemendagri Launching Aplikasi e-Perda

10Mar

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Bangun Sinergisitas dan Integrasi Produk Hukum Daerah, Kemendagri Launching Aplikasi e-Perda

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) me-launching aplikasi e-Perda. Launching tersebut diikuti provinsi dan kabupaten/kota yang bergabung secara luring dan daring dari The Acacia Hotel & Resort, Jakarta, Rabu (9/3/2022). Aplikasi ini sebagai upaya membangun sinergisitas dan akselerasi pembentukan produk hukum daerah berbasis digital. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Otda Akmal Malik menjelaskan, launching aplikasi e-Perda merupakan bentuk sinergi dan integrasi bersama, dalam penguatan pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Akmal menegaskan betapa pentingnya posisi Peraturan Daerah (Perda) dalam konstitusi di Indonesia. Menurutnya, hanya ada dua pro...

DPC Permahi Banten Dorong Penegakan Hukum Komperehensif Terhadap Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pandang Bulu

20Dec

By ferdio irfanNo Comments

Internasional

DPC Permahi Banten Dorong Penegakan Hukum Komperehensif Terhadap Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pandang Bulu

Serang - Pihak Kepolisian dan Kejaksaan di tingkat Kabupaten atau Kota pun daerah terkhusus di Banten harus tegas dan menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya agar berdaya guna dan berhasil guna tepatnya untuk asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Tentu perlu stategi pencegahan yang tersistematis dan komprehensif serta tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa mengabaikan harkat dan m...

TP PKK Pusat Dorong Perempuan Sadar Hukum

14Oct

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

TP PKK Pusat Dorong Perempuan Sadar Hukum

Jakarta - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian mengungkapkan, TP PKK sebagai salah satu mitra utama pemerintah dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, serta keluarga, juga menaruh perhatian yang cukup besar terhadap isu kesadaran hukum dalam keluarga. Hal ini ditunjukkan dengan dimasukkannya isu tersebut ke dalam salah satu program strategis TP PKK sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. "Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum tersebut selanjutnya selaras dengan Rencana Aksi Bidang 1 TP PKK Pusat Masa Bakti 2021-2024, yang melip...