Data - Jatim Institute

Dirjen Dukcapil: Data yang Buruk Bisa Berujung Kegagalan Pengambilan Keputusan

14Sep

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Dirjen Dukcapil: Data yang Buruk Bisa Berujung Kegagalan Pengambilan Keputusan

Sumedang - Data kependudukan adalah pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif. Data yang baik mengacu pada data yang sesuai dengan tujuannya dan mengarahkan suatu organisasi pada keputusan yang tepat. Sebaliknya, data yang buruk dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menunda dan mengubah hasil, sehingga berujung pada kegagalan. “Data yang buruk bisa berujung kegagalan dalam pengambilan keputusan oleh decision maker organisasi. Dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi organisasi pemerintah pelayanan publik”, kata Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada kegiatan Reform Corner di Sumedang, Jum’at (13/9/2024). Dirjen Teguh didampingi para pejabat fungsional Ditjen Dukcapil, yaitu Perencana Ahli Muda Zainudin, An...

Kemendagri Terus Bekerja Sama Kembangkan Statistik Hayati Lewat Data Kependudukan

8Aug

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Kemendagri Terus Bekerja Sama Kembangkan Statistik Hayati Lewat Data Kependudukan

Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menyatakan, pihaknya terus bekerja sama dalam mengembangkan statistik hayati lewat data kependudukan. Ini bertujuan meningkatkan nilai manfaat dari data kependudukan dengan mengintegrasikannya dalam peta tematik Geographic Information System (GIS) Dukcapil. "Pemetaan [tematik GIS Dukcapil] ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan platform data yang lebih efektif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam konteks kebijakan kesehatan, sosial, dan pembangunan," ujarnya pada acara Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (7/8/2024). Kerja sama ini dilakukan Kemend...

Kepala BSKDN: Keakuratan Data Penting dalam Pengukuran Indeks

28May

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Kepala BSKDN: Keakuratan Data Penting dalam Pengukuran Indeks

Denpasar - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo kembali menekankan pentingnya keakuratan data dalam pengukuran sejumlah indeks yang diinisiasi pihaknya. Upaya itu dilakukan agar hasil pengukuran sesuai dengan fakta yang terjadi di daerah terkait. Adapun sejumlah indeks yang diinisiasi BSKDN meliputi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), dan Indeks Inovasi Daerah (IID). "Pengukuran seluruh indeks (yang diinisiasi BSKDN) harus betul-betul didasarkan pada data yang yang ada di daerah. Jangan sampai terjadi praktik-praktik yang tidak objektif dalam pengukuran," ungkap Yusharto saat menjadi Narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait IKPD, I...

Mendagri Atensi Keamanan Data Pemilih pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

3May

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Mendagri Atensi Keamanan Data Pemilih pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan atensinya terhadap keamanan data pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Mendagri pada acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri RI kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bahan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. “Tadi saya mengharapkan ada dukungan dari KPU selain kerja sama, komunikasi yang terus dijalin, sambil untuk mengupdate data [DP4] ini. Yang kedua juga adalah sistem security-nya, karena menyangkut fitur-fitur yang harus dilindungi, menyangkut data masyarakat, data rakyat. Jadi sistem security KPU kita harap...

Kebut Pemutakhiran Data, Ditjen Bina Adwil Bahas Status Wilayah Pulau

29Mar

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Kebut Pemutakhiran Data, Ditjen Bina Adwil Bahas Status Wilayah Pulau

Jakarta - Ditjen Bina Adwil menyelenggarakan Rapat Penegasan status wilayah administrasi pulau di Hotel Arcadia Mangga Dua, Jakarta (26/3/2024). Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, S.STP, M.A, serta dihadiri oleh perwakilan dari berbagai lembaga terkait, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, dan TNI-AL. Pemutakhiran data kependudukan pulau, kriteria penentuan data kependudukan pulau, penambahan unsur luas pulau, serta sinkronisasi jumlah pulau antar Kepmendagri dengan Gazeter Republik Indonesia menjadi hal utama untuk tingkatkan akurasi data pulau. Usulan pemutakhiran data pulau ini dari Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Kalimantan Barat. "Perlu kita garisbawahi ...

BSKDN Kemendagri Berkomitmen Perkuat Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data

10Mar

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

BSKDN Kemendagri Berkomitmen Perkuat Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi (tusi) memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis data. Hal itu diungkapkan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat memberi sambutan dalam penutupan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Grand Dafam Ancol pada Jumat, 8 Maret 2024. "Terima kasih sejumlah pakar yang telah memberikan masukan kepada kita terkait pedoman penyusunan strategi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri. Kami selalu berkomitmen merumuskan kebijakan yang berbasis pada data," ungkap Yusharto. Guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, BSKDN bekerja sama dengan berbagai pihak salah s...

Mendagri Ungkap Urgensi Data Dukcapil bagi Kepentingan Publik

29Feb

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Mendagri Ungkap Urgensi Data Dukcapil bagi Kepentingan Publik

Batam - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkap urgensi data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di tingkat pusat maupun daerah bagi kepentingan publik. Kepentingan itu di antaranya untuk perencanaan pembangunan, pendataan kemiskinan esktrem, tingkat pendidikan, hingga pembagian bantuan sosial (bansos). Hal ini ditekankan Mendagri saat memberikan sambutan dan membuka secara langsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2024. Rakornas yang mengambil tema “Peran Identitas Kependudukan Digital (IKD) Mendukung Percepatan Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik” tersebut berlangsung secara hybrid dari Harmoni One Hotel Batam. “Saya memberikan penghargaan karena ini acara (Rakornas...

BSKDN Kemendagri Identifikasi Masalah Pelayanan Publik Guna Rumuskan Kebijakan Berbasis Data

2Feb

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

BSKDN Kemendagri Identifikasi Masalah Pelayanan Publik Guna Rumuskan Kebijakan Berbasis Data

Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya penyusunan strategi kebijakan berbasis data. Adapun upaya mengumpulkan data dapat dimulai dengan mengidentifikasi isu strategis yang ada di daerah termasuk isu yang berkaitan dengan pelayanan publik. "Kita lakukan identifikasi isu strategis pada seluruh komponen Kemendagri terutama berkaitan dengan substansi bidang kewilayahan, kependudukan hingga pelayan publik. Ini untuk memperkaya data bagi rumusan kebijakan yang akan kita teruskan ke pimpinan," jelas Pelaksana Harian (Plh.) Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik (KKPP) BSKDN Faisal Syarif saat memimpin Rapat Koordinasi Penjaringan Isu Strategis Kewilayahan di...

Dirjen Teguh Setyabudi: Dukcapil Tegakkan Prinsip Perlindungan Data Pribadi

8Nov

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Dirjen Teguh Setyabudi: Dukcapil Tegakkan Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Yogyakarta - Aktivitas di ruang digital berupa penjualan dan belanja online, penyiaran konten digital, atau kegiatan lainnya membutuhkan data pribadi untuk mengakses layanan tersebut. Akibatnya, terjadi peningkatan secara signifikan transaksi data di ruang digital. Derasnya arus data tersebut tidak hanya mendatangkan manfaat, tetapi juga risiko yang perlu diantisipasi. Beberapa risikonya adalah kebocoran data, pelanggaran undang-undang terkait perlindungan data pribadi (UU PDP), seperti transfer data, penggunaan data yang tidak sesuai dengan peruntukan, dan hal hal lain yang perlu mitigasi. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan, pihaknya telah menegakkan prinsip-prinsip perlindungan data kependudukan termasuk implementasi UU PDP demi menjamin kerahasiaan, keutuhan dan ke...

Sekjen Kemendagri Dorong Penguasaan Digitalisasi Pemerintahan pada Lokakarya Satu Data

27Sep

By ferdio irfanNo Comments

Nasional

Sekjen Kemendagri Dorong Penguasaan Digitalisasi Pemerintahan pada Lokakarya Satu Data

Jakarta - Satu Data Indonesia (SDI) merupakan program tata kelola data yang dibuat oleh pemerintah dalam mendorong pengambilan kebijakan berbasis data yang berkualitas dan mudah diakses. SDI mengintegrasikan berbagai kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki basis data yang berbeda-beda untuk disatukan sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, dalam penyatuan data dari berbagai K/L yang memiliki format yang berbeda-beda tersebut tidaklah mudah. Karena itu, dia mendorong penguatan skill dalam penguasaan digitalisasi pemerintahan. “Saya gembira yang mengelola data ini banyak yang generasi muda. Jadi data ini kan dunia kalian. Anda kalau tidak kuasai data, Anda tidak akan dapat apa-ap...